“UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO”

Secara garis besar, kebudayaan Gayo, terdiri dari beberapa unsur yaitu kebudayaan Gayo Lues, yang berpusat disekitar Aceh Tenggara, kebudayaan Gayo Serbejadi di kawasan Aceh Timur, kebudayaan Gayo Linge dan kebudayaan Lut di Aceh Tengah. Setiap unsur kebudayaan dari tiap suku bangsa tersebut tentu saja memiliki keunikan dan kekayaan tradisi masing – masing dimana di dalamnya juga terkandung nilai – nilai luhur untuk kemuliaan hidup. Tak terkecuali kebudayaan masyarakat Gayo yang berada di sekitar kawasan Takengon Aceh Tengah ( Gayo Lut ) saat mempersiapkan sebuah hajat besar seperti upacara perkawinan yang harus melewati beberapa tahapan adat, yang tiap tahapannya tersimpan makna yang sakral untuk kebahagiaan hidup rumah tangga pasangan pengantin. Berikut adalah beberapa tahapan prosesi upacara perkawinana masyarakat Gayo :

ü  RISIK KONO ( Perkenalan Keluarga )

Acara ini merupakan ajang perkenalan keluarga calon pengantin. Orang tua pengantin pria, biasanya di wakilkan oleh ibunya, akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk berbesan dengan orang tua pengantin wanita. Biasanya acara akan di mulai dengan ramah tamah serta senda gurau sebagai awal perkenalan dan barulah selanjutnya mengarah pada pembicaraan seriuz mengenai kemungkinan kedua keluarga ini bisa saling berbesan.

ü  MUNGINTE ( Meminang / Melamar )

Tahapan peminangan ini tidak dilakukan oleh orang tua pengantin pria secara langsung tetapi diwakilkan oleh utusan yang disebut telangkai atau telangke. Biasanya mereka terdiri dari tiga atau lima pasang suami – istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria.

Dalam acara ini yang banyak berperan adalah kaum ibu. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum dan benang. Barang bawaan ini disebut Penampong ni kuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain.

Selanjutnya barang bawaan ini diserahkan dan ditinggal di rumah pengantin wanita sampai ada kepastian bahwa lamaran tersebut diterima atau tidak. Keluarga pengantin wanita diberi waktu sekitar 2-3 hari untuk memutuskan hal tersebut. Dalam waktu tersebut biasanya keluarga pengantin wanita akan mencari sebanyak mungkin tentang informasi calon pengantin pria mulai dari bagaimana pribadinya, pendidikannya, agama, tingkah laku samapi ke soal bibit, bobot dan bebetnya. Jika lamaran diterima maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi tetapi sebaliknya jika tidak, maka Penampong kayu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi.

Setelah mendapat kepastian lamaran diterima selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing – masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga penganti wanita yang disebut sebagai acara Muno sah nemah ( Menetapkan bawaan )

Dalam pembicaraan ini keluarga pengantin pria akan diwakili oleh talangke yang harus pandai melakukan tawar menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita. Sementara untuk mahar yang menentuakan adalah calon mempelai wanita sendiri dan mahar yang diminta tidak boleh ditawar lagi.

ü  TURUN CARAM ( Mengantar Uang )

Acara mengantar uang ini biasa dilakukan pada saat matahari mulai naik antara pukul 09.00 – 12.00 dengan harapan agar nantinya kehidupan rumah tangga pasangan pengantin ini, termasuk rezekinya akan selamanya bersinar.

ü  SEGENAP dan BEGENAP ( Musyawarah dan Keluarga )

Dalam acara ini akan dilakukan pembagian tugas saat acara pernikahan berlangsung. Yang mendapat tugas melakukan berbagai persiapan pesta perkawinan adalah para kerabat serta tetangga dekat. Acara akan berlangsung pada malam hari.

Pada malam begenap acara akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok orang tua yang akan membicarakan mengenai tata cara serah terima calon pengantin kepada Imam ( Pemuka Agama ) sementara kelompok kedua yaitu para muda – mudi yang berkelompok membuat kue onde – onde untuk disantap bersama – sama. Setelah itu datanglah utusan dari kelompok orang tua ke kelompok anak muda tersebut sambil membawa batil ( cerana ) lalu mereka makan sirih bersama sebagai tanda permintaan orang tua pengantin wanita agar muda mudi itu rela melepas salah satu teman mereka untuk menikah.

ü  BEGURU ( Pemberian Nasihat )

Acara ini didiadakan sesudah acara malam begenap yaitu pada pagi hari sesudah salat subuh. Beguru artinya belajar, dimana calon pengantin akan diberi berbagai nasehat dan petunjuk tentang bagaimana nantinya mereka bersikap dan berprilaku dalam membina rumah tangga. Acara beguru di rumah calon mempelai wanita ini biasanya akan diiringi juga dengan acara bersebuku ( meretap ) yaitu pengantin wanita melakukan sungkeman kapada kedua orang tuanya untuk memohaon restu dan doa.

ü  JEGE UCE ( Berjaga – jaga )

Acara ini dilaksanakan menjelang hari pernikahan. Disini para kerabat dan tetangga dekat akan berjaga – jaga sepanjang malam dengan melakukan berbagai kegiatan adat seperti acara guru didong ( berbalas pantun ) serta tari tarian. Pada malam itu calon pengantin wanita akan diberi inai oleh pihak ralik ( keluarga pengantin wanita ).

ü  BELULUT dan BEKUNE ( Mandi dan Kerikan )

Dahi, pipi dan tengkuk calon pengantin wanita akan dikerik oleh juru rias atau wakil keluarga ibunya yang paling dekat setelah sebelumnya dilakukan acara mandi bersama di kediaman masing – masing yang disebuat acara belulut. Bekas bulu – bulu halus kerikan tadi selanjutnya akan ditaruh dalam sebuah wadah berisi air bersih dan dicampurkan dengan irisan jeruk purut untuk ditanam. Dipercayai nantinya rambut pengantin akan tumbuh subur dan lebat.

ü  MUNALO ( Menjemput Pengantin Pria )

Pada hari dan tempat yang telah disepakati rombongan pengantin wanita yang dipimpin oleh telangkai, selanjutnya disebut sebagai pihak beru, sambil menabuh canang yang dilakukan oleh para gadis bersiap menunggu kedatangan rombongan penantin pria yang disebut pihak bei. Sementara itu pengantin wanita di rumahnya telah didandani dan menanti dalam kamar pengantin. Canang akan semakin keras ditabuh dan terdengar bersahutan ketika pihak bei sudah mulai kelihatan dari kejauhan.

Saat pihak bei telah tiba, tabuhan canang dihentikan dan pihak beru akan membuka percakapan sebagai ucapan selamat datang dan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam acara penyambutan tersebut. Setelah itu dilakukan tarian guel dan sining serta saling berpantun. Disini pengantin pria akan diajak ikut menari bersama. Setelah itu calon pengantin pria diarak beramai ramai menuju kediaman pengantin wanita.

ü  MAH BEI ( Mwengarak Pengantin Pria )

Sebelum rombongan pengantin pria sampai ke rumah pengantin wanita, mereka akan terlebih dahulu berhenti di rumah persinggahan yang disebut Umah selangan selama 30 – 60 menit. Ditempat ini rombongan akan menanti datangnya kiriman makanan yang dibawa oleh utusan pihak beru. Bila kiriman itu dianggap berkenan maka rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju rumah pengantin wanita, setelah mendengar kabar bahwa kelurga pengantin wanita telah siap menerima kedatangan. Sebaliknya bla tidak berkenan maka acara bisa tertunda bahkan batal. Dalam perjalanan ini, pengantin pria diapit telangkai yang bisanya terdirri dari dua orang laki – laki yang sudah menikah. Pada acara ini orang tua mempelai pria boleh tidak mendampingi karena tugas tersebut telah diwakilkan.

Setibanya rombongan bei di rumah pengantin wanita, tiga orang ibu akan langsung datang menyambut dan saling bertukar batil tempat sirih lalu diadakan acara basuh kidding ( cuci kaki ) di depan pintu masuk. Uniknya yang melakukan acara basuh kidding ini adalah adik perempuan pengantin wanita. Jika pengantin wanita tidak memiliki adik perempuan maka tugas ini bisa digantikan oleh anak pakciknya. Setelah itu sebagai tanda terima kasih, pengantin pria akan memberikan sejumlah uang kepada adik pengantin wanita tersebut.

Selanjutnya pengantin pria akan melakukan acara tepung tawar yang dilakukan oleh keluarga pengantin wanita. Sambil dibimbing masuk rumah, pengantin pria akan diserahkan oleh keluarganya dan didudukkan berhadapan dengan ayah pengantin wanita untuk acara akad nikah yang disebut acara Rempele ( Penyerahan ).

Sebelum akad nikah dimulai telah disiapkan satu gelas air putih, satu wadah kosong dan sepiring ketan kunung untuk melakukan tata acara adat. Selesai akad pengantin pria memberikan S apBatil Mangas kepada mertua laki – lakinya. Selama akad berlangsung pengantn wanita yang telah didandani tetap tinggal di dalam kamar sambil menunggu dipertemukan dengan suaminya. Acara inilah yang disebut kamar dalem.

ü  MUNENES ( Ngunduh Mantu )

Acara ini sebagai simbol perpisahan antara pengantin wanita dengan orang tuanya karena telah bersuami dan akan berpisah tempat tnggal, termasuk juga sebagai acara perpisahan di masa lajang ke kehidupan berkeluarga. Pengantin wanita akan diantar ke rumah pengantin pria sambil membawa barang – barangnya dari peralatan rumah tangga sampai bekal memulai hidup baru. Setelah itu diadakan acara makan bersama. Biasanya setelah tujuh hari pengantin wanita berada di rumah pengantin pria, orang tua pengantin pria akan dating ke rumah besannya sambil membawa nasi beserta lauk pauk. Acara yang disebut Mah Kero Opat Ingi ini bertujuan untuk lebih saling mengenal antar dua keluarga yang sudah bebesan.oleh (GAYO comunity "NAD" pada 1 Mei 2010)

"Benang Merah Raja Karo Dengan Kerajaan Aceh"

Adri Istambul Lingga Gayo mengenakan pakaian kebesarannya. Setelan jas warna gelap dengan dasi merah melengkapi bulang-bulang (penutup kepala), buka bulu (kain segitiga penutup pundak belakang), dan selempang yang berwarna senada. Hari itu, Kamis pertama Juni ini, Adri menjadi penggagas sekaligus pemimpin upacara ngampeken tulan-tulan bagi leluhurnya, Raja Senina Lingga.

Merupakan keturunan langsung (golongan sembuyak) Raja Senina Lingga, Adri berasal dari kalangan bangsawan Sibayak Lingga generasi kedelapan. Dia adalah keturunan langsung dari Sibayak Lingga Raja Kin, salah satu dari lima putra Raja Senina Lingga. Menurut pemaparan Adri dalam upacara ngampeken tulan-tulan, Raja Senina Lingga dalam hidupnya menikahi sepuluh istri dan memiliki sepuluh anak: lima perempuan dan lima laki-laki.

Kelima putranya adalah Sibayak Lingga Sebanaman, Sibayak Lingga Ahad, Sibayak Lingga Raja Kin, Sibayak Lingga Mbisa, dan Sibayak Lingga Umbat.

Detail riwayat hidup para leluhur masyarakat Karo tidak terdokumentasi dengan baik. Buktinya, Adri tidak bisa menyebutkan kelahiran ataupiun kematian Raja Senina Lingga dan keturunannya dengan pasti. Raja Senina Lingga disebut wafat karena uzur pada usia 120 tahun. Sepeninggal sang Raja, Kerajaan Sibayak Lingga—yang istananya, Gerga, berada di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo—dipimpin kelima putranya secara bergilir.

Namun kesaktian Raja Senina Lingga sangat kuat membekas dalam kenangan Adri dari cerita-cerita mitologi yang ia dapatkan dari para pendahulunya. Kesaktian Raja Senina Lingga syahdan diwarisi langsung dari ayahnya, Raja Natang Negeri. Raja Natang Negeri adalah salah satu putra dari Raja Linge I dari Kerajaan Linge (Lingga) di Tanah Gayo, Aceh. Kerajaan Linge, seperti disebutkan dalam buku Gajah Putih karangan M Junus Djamil (1959), didirikan orang Batak pada masa Kerajaan Perlak diperintah Sultan Machudum Johan Berdaulat Mahmud Syah abad ke 11.

Raja Linge I memiliki enam anak. Selain anak perempuan dan anak bungsunya, anak-anak Raja Linge I pergi dari istana. Natang Negeri merantau ke Tanah Karo. Ia bermukim di Desa Lingga dan mendirikan Kerajaan Sibayak Lingga. Di usia remaja, ia menikahi tiga gadis: Beru Sebayang, Beru Ginting Rumah Page, dan Beru Tarigan Nagasaribu. Dari Beru Sebayang, lahir seorang putra, Sibayak Lingga (Raja Senina Lingga). Ketika Senina Lingga menjadi penguasa, raja di Kesultanan Aceh, yang merupakan kerabatnya, memberikan pisau Bawar dan bendera bertuliskan kalimat syahadat.

“Sebagai tanda dia saudara dari Sultan Iskandar Muda dan keturunan Raja Linge. Benda pusaka itu masih kami pegang (simpan) sebagai tanda bukti keluarga saya,” ujar Adri.

Dengan pisau Bawar itu, kesaktian Raja Senima Lingga bertambah. Di masa hidupnya, raja itu menjadi pentolan dalam menyerang dan mengusir serdadu Belanda. Dalam adu strategi perang, Raja Senina Lingga tergolong piawai. Menurut cerita turun-temurun yang didengar Adri, sang Raja selalu menggenggam tombak bintang dan menunggangi kuda putih setiap kali memimpin pasukannya bergerilya melawan Belanda. Pertempuran demi pertempuran dilakukan raja itu hingga ke Desa Bintang Meriah dan Kuracane, Aceh.

Raja Senina Lingga meninggal pada usia 120 tahun. Sebelum mangkat, ia berpesan agar dimakamkan di Bukit Ndaholi, Desa Bintang Meriah. Dalam upacara kematiang, yang berlangsung empat hari empat malam, jenazahnya diarak ke seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Sibayak Lingga. Saat menuju tempat pemakaman, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Menurut Adri, hal itu terjadi karena kesaktiannya. Tubuhnya dimakamkan di tanah, sedangkan kepalanya disimpan di geriten yang dibangun di atas makamnya.

Hanya, tengkorak Raja Senina Lingga nyaris dibakar dalam sebuah kerusuhan. Menurut Adri, kerusuhan itu dilatari peristiwa revolusi sosial pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Kerusuhan itu mengusik makam para raja di Karo. Raja-raja yang dianggap bersekutu dengan Belanda menjadi sasaran amuk revolusi.

“Padahal leluhur kami memerangi Belanda,” ujar Adri. “Saat itu Tanah Karo dibumihanguskan. Oleh kakek saya, kepala (tengkorak) itu dibawa mengungsi ke Kutacane.”

Setelah kondisi membaik, pada 1950-an, kerabat keturunan Raja Senena Lingga kembali ke Desa Bintang Meriah dan menempatkan tengkorak itu di dalam kurung manik. “Kurung manik ini rumah persinggahan. Rumah asli Raja Senina Lingga masih berdiri di Desa Lingga,” kata Adri.

Setelah 63 tahun disimpan di rumah persinggahan, tengkorak berumur 400 tahun itu akhirnya dikembalikan ke geriten-nya di Bukit Ndaholi. Semua keturunannya, dari golongan sembuyak, kalimbubu, dan anak beru,kembali bersatu mengantarkan nini mereka ke tempat peristirahatan yang lebih tinggi.[] (sumber : majalah tempo | http:/atjehpost.com) (http://lintasgayo.co/2013/06/21/benang-merah-raja-karo-dengan-kerajaan-aceh)

" Demokrasi Dalam Pemikiran Politik : Negara Arab Saudi "

"serilah ulung ni belo serecak uwah ni pinang sekulah beloh muranto pantang ulak sebelum menang"

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara.

Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa'ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Sa'ud

Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya".

Arab Saudi berada di antara 15 ° LU - 32 ° LU dan antara 34 ° BT - 57 ° BT. Luas area adalah 2.240.000 km². Arab Saudi mencakup empat seperlima wilayah di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Permukaan terendah di sini adalah di Teluk Persia pada 0 m dan permukaan tertinggi adalah di Jabal Sauda' pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan memiliki banyak area gurun. Gurun yang terkenal adalah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki "Daerah Kosong" (dalam bahasa Arab , Rub al Khali), kawasan gurun terluas di dunia. Namun demikian di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi ada sangat banyak wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi, basin dan oasis.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana sistem pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi di Arab Saudi ?

2.      Bagaimana sistem kepartaian, sistem Pemilu, partisipasi publik dan budaya politik di Arab Saudi ?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui dan memahami sistem pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi di Arab Saudi !

2.      Untuk mendeskripsikan sistem kepartaian, sistem Pemilu, partisipasi publik dan budaya politik di Arab Saudi !

BAB II

KONSEP NEGARA DEMOKRASI

Konsep ”demokrasi” secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namu ada juga yang menyatakan suatu sistem politik di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo,1960: 70).

Jika ditilik dari sejarahnya, ”demokrasi” sudah berakar sejak zaman Yunani kuno. Dalam karya Yunani kuno yang berjudul Polis atau negara kota,”demokrasi” adalah nama konstitusi (sistem pemerintahan) di mana masyarakat yang lebih miskin bisa menggunakan kekuasaan untuk membela kepentingan mereka yang acapkali berbeda dari kepentingan kaum kaya dan para bangsawan (Minogue, 2000: 214).

 Aristoteles sendiri berpendapat bahwa ”demokrasi” adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan ”demokrasi” memainkan peran yang reltif kecil dalam pemikiran politik saat itu. Begitu juga menurut sejarawan saat itu, Polybius maupun penulis laiinnya menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum, saat itu demokrasi dianggap ”agresif” yang tidak stabil serta mengarah kepada tirani, dan ini bias dilihat dalam karya Plato yang berjudul Republik (Minogue, 2000: 214).

Demokrasi juga merupakan suatu slogan yang sangat menggoda karena tampak menjajikan dalam suatu bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis dan mencintai kebebasan. Dalam realitasnya prinsip demokrasi senantiasa terus berubah, sejalan dengan perubahan masyarakat yang dinamis dalam penyempurnaan konstitusi. Demokrasi hanya memungkinkan tumbuh subur, jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat lainnya. Namun tidak ada negara yang benar-benar demokrasi sampai memuaskan seluruh rakyatnya maupun dengan munculnya suatu oposisi yang sempurna pula sebagai penyeimbang. Demokrasi sebagai suatu kekuatan orang banyak, juga bisa ditilik dalam Magna Charta, 1215, Bill of Rights 1689, maupun Deklarasi Amerika 1776. Namun yang memberikan kontribusu besar terhadap konsep demokrasi adalah Revolusi Prancis. Pada saat itulah sebenarnya ”demokrasi” dianggap nama baru bagi aliran republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lembaga monarki di Eropa. Dari momentum keberhasilan inilah yang kemudian penyebaran demokratisasi meluas ke mana-mana. Menurut Huntington (1991) sejauh ini ada tiga arus demokratisasi dan dua arus sebaliknya: arus pertama terjadi selama periode 1828-1926 dan arus balik pertama berlangsung selama periode 1922-1942. Arus kedua muncul pada 1943-1962 dan arus balik kedua pada 1958-1975. Arus ketiga terjadi mulai tahun 1974 sampai sekarang.61 Keseluruhan proses demokratisasi telah berpindah dari kawasan Anglo-Saxon dan negara-negara Eropa Utara ke cekung Eropa Selatan dan Amerika Latin. Saat ini gelombangnya telah mencapai seluruh erupa Timur dan beberapa negara Asia

BAB III

                                                          PEMBAHASAN        

A.    Pelaksanaan Demokrasi

1.      Sistem Perwakilan dan Pengambilan keputusan

Dalam hal politik, sistem monarki absolut memiliki kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan. Dimana Partisipasi politik telah sangat dibatasi . Meskipun Barat telah masuk dalam kehidupan Arab Saudi, aturan politik monarki tetap merupakan titik penting dari legitimasi dan stabilitas bagi rezim dalam pemerintahan. Sistem politik Saudi belum berubah secara signifikan sejak zaman pendiri kerajaan modern dan satu raja, Abd al-Aziz bin al-Rahman Abdul-Saud ("Ibnu-Saud,".1953). Meskipun pengambilan keputusan tetap dibantu oleh dewan konsultatif dan Dewan Menteri, tetapi dalam prakteknya, kewenangan raja tidak mungkin terbantahkan. Tetapi sistem ini, bukan berarti tidak ada demokrasi sama sekali, untuk Raja dan Pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak opini publik .

Jadi disini tergambar bahwa, Pemerintah Saudi berusaha untuk "berdamai" dengan restrukturisasi ekonomi, dan reformasi yang luas dalam pendidikan tinggi dan tenaga kerja untuk memenuhi tren globalisasi. Meskipun sebagian besar ekonomi Saudi mendapat goncangan pada kepemimpinan Al Saud, tetapi upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan sistem yang lebih baik, sudah membawa sedikit perubahan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya akan naik ke tingkat politik, dan kemungkinan bisa mengurangi krisis pembangunan politik. Oleh karena itu, adanya keterbukaan, dalam arti demokrasi yang tidak menghilangkan nilai monarki suatu pemerintah, bisa memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Arab Saudi. Kehadiran Amerika Serikat dan keeratan hubungan yang dijalin, terutama setelah penarikan AS dari perang teluk dan kerjasama ekonomi dalam IMF dan WTO yang mendorong penerimaan Amerika Serikat pada pembangunan Arab Saudi.

2.      System kepartaian

Arab Saudi tidak memiliki sistem kepartaian karena Arab Saudi menganut system monarki absolut

3.      Sistem pemilu

Arab Saudi tidak memiliki sistem pemilu karena Arab Saudi menganut sistem monarki absolut.

4.      Siklus pergantian pemimpin pusat dan daerah  

Sebagai Negara monarki absolut , pewarisan kekuasaan kerajaan di arab Saudi diberikan kepada anak maupaun cucu yang paling mampu memimpin Negara arab Saudi yang diambil dari keluarga pendiri arab Saudi yaitu, yakni abdul aziz bin abdul rahman al-saud.

Seiring berjalan nya waktu, sejak 20 oktober 2006 secara efektif berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa “undang-undang pewaris tahta kerajaan diamandemenkan oleh raja Abdullah dengan membentuk sukseesi kerajaan atau disebut sebagai allegiance institution”.

5.      Partisipasi publik dan budaya politik 

Negara Arab Saudi, sistem politiknya belum sepenuhnya demokrasi. Budaya Politik Partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek. Dalam budaya politik partisipan, individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban untuk, misalnya, membayar pajak. Dalam budaya politik partisipan, sering dan merasa bebas mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa bahwa, hingga tingkatan tertentu, dapat mempengaruhi jalannkan perpolitikan negara. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilu mereka cukup berbangga hati. Budaya politik partisipan utamanya banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat kemakmuran dan keadilan yang cukup tinggi. Jarang budaya politik partisipan terdapat di negara-negara yang masih bercorak otoritarian, totaliter, ataupun terbelakang secara ekonomi. Atau, jika tidak makmur secara ekonomi, maka budaya politik partisipan muncul dalam sistem politik yang terbuka seperti Demokrasi Liberal. Sosialisasi Politik Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka Pengantar Sosiologi Politik. Dalam buku tersebut, Rush dan Althoff menerbitkan terminologi baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu yaitu sosialisasi politik.

B.     Pelaksanaan Pemerintahan Arab Saudi

Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Arab Saudi juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya.  Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem pemerintahan Monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan Arab Saudi yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian yang dipututuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri.

Raja Arab Saudi menyandang gelar sebagai penjaga dan pelayan umat Islam. Pada prakteknya, gelar itu hanya untuk menegaskan posisi moral otoritas raja Arab Saudi yang diklaim untuk dirinya sendiri dalam kaitannya dengan dunia Islam. Sehingga tidak heran bila hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum syariat Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam.

Banyak negara - negara di dunia yang memandang sistem pemerintahan monarki atau kerajaan yang dijalankan di Arab Saudi merupakan sistem pemerintahan monarki yang kuno dan reaksioner. Bahkan menurut nasionalis Arab Saudi yang revolusioner, Arab Saudi adalah negara buatan yang dibentuk oleh kekuatan kolonial dalam rangka memenuhi kepentingan impreialisme barat. Walaupun pada kenyataannya pandangan sinis tersebut tidak sepenuhnya benar.

Sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang absolut berdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga dibuat berdasarkan syari'at Islam. Sampai pada tuntunan / panduan raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Aran Saudi juga dibuat berdasarkan ajaran agama Islam. Di Arab Saudi, sistem pemerintahan monarki yang dijalankan adalah sistem pemerintahan monarki yang absolut dimana kekuasaan raja tidak terbatas. Raja juga memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. berada di tangan raja

Sistem pemerintahan monarki adalah sebuah sistem pemerintahan dimana hanya seorang saja yang memegang kekuasaan. Biasanya, untuk dapat mempertahankan dan memimpin suatu pemerintahan monarki tidak terlalu dibutuhkan kecakapan dalam hal hukum. Ini karena Undang - Undang telah membatasi dan mengatur kekuasaan raja sudah cukup memberi jaminan bahwa pemerintahan dapat berjalan. Jadi sebuah sistem pemerintahan monarki murni membuat kekuasaan seorang raja sebagai kepala pemerintahan menjadi sangat mutlak dan tak terbatas.

Kata monarki berasal dari bahasa Latin "mono" yang berarti satu dan kata "archeim" yang berarti memerintah. Kekuasaan tunggal atas sebuah pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan monarki dipegang oleh raja dimana raja akan memegang kekuasaan pemerintahan seumur hidup dan bila raja mangkat (meninggal), kekuasaan pemerintahan akan dilanjutkan oleh keturunan dari raja tersebut dan ditetapkan dengan Undang - Undang, tidak berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat.

C. Sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu:

ü  Monarki Absolut

Pada sistem pemerintahan monarki absolut, seluruh kekuasaan negara terletak di tangan raja. Rakyat tidak diberi kekuasaan sedikitpun. Semua peraturan dibuat oleh raja tanpa memperhatikan keinginan/aspirasi rakyat

ü   Monarki Konstitusional

Pada sistem pemerintahan monarki konstitusional, kekuasaan raja dalam menjalankan pemerintahan dibatasi dengan undang - undang

ü  Monarki Parlementer

Pada sistem pemerintahan monarki parlementer. kedudukan raja sebagai kepala pemerintahan hanyalah sebagai simbol belaka karena pemerintahan dijalankan oleh parlemen

·         Cabang Legislatif

Badan legislatif disini disebut Majlis Al-Shura . Sebelum 1993, anggotanya terdiri dari 60 orang berpengaruh dari berbagai latarbelakang sosial, politik dan keagamaan di Arab Saudi . Tetapi pada Agustus 1993, mendiang Raja Fahd telah menstrukturkan kembali acara ini untuk menjadikannya lebih efisien. Kini acara ini terdiri dari 90 orang anggota. Majelis Al-Shura menasihati Raja dan juga Dewan Menteri-Menteri tentang isu-isu terkait program-program serta kebijakan-kebijakan pemerintah . Peran utama majllis ini adalah untuk mengevaluasi, menafsirkan dan memperbaiki hukum pemerintah, hukum kecil , kontrak dan perjanjian internasional .

·         Cabang Eksekutif

Ketua eksekutif di Arab Saudi adalah raja dan Perdana Menteri yaitu ABDULLAH bin Abdul-Aziz Al Saud (sejak 1 Agustus 2005). Arab Saudi merupakan salahsatu negara di dunia dimana raja memegang dua peran utama yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan .

Dewan Menteri-Menteri adalah ditunjuk oleh raja dan kebanyakan terdiri dari kaum kerabat raja. Namun pada Oktober 2003, Dewan ini telah mengumumkan niat mereka untuk mengadakan pemiluuntuk setengah dari anggota wakil pemerintah lokal dan provinsi dan sepertiga anggota Dewan al-Shura , dalam waktu empat hingga lima tahun.

·         Cabang Kehakiman

Pengadilan tertinggi di sini adalah Dewan Kehakiman Agung yang membicarakan hal-hal yang disebut oleh Raja. Ia juga merupakan makhamah banding tertinggi dan menimbang banding dan juga merevisi kasus yang melibatkan hukuman mati atau mutilasi yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah.

Pengadilan Tingkat kedua terdiri dari dua pengadilan yang mendengar rayuan dan yang tertinggi adalah Pengadilan Banding yang terdiri dari lima atau lebih hakim . Pengadilan ini bisa mendengar semua rayuan kecuali kasus-kasus dari badan administratif dan pengadilan atau konflik antara pengadilan syariah rendah dengan pengadilan yang lain.

Setelah itu adalah Pengadilan Terbatas yang mendengar kasus-kasus kecil melibatkan hal perdata atau pidana. Sedangkan pengadilan terendah adalah Pengadilan Umum yang mendengar kasus pribadi, sipil , keluarga dan kriminal .

ü  Pemerintah Daerah

Ada 13 daerah atau mintaqah di sini dan setiap area adalah dipimpin oleh seorang gubernur yang disebut Amir yang ditunjuk oleh raja. Amir ini pula adalah dibantu oleh seorang wakil gubernur dan juga majelis daerah. Dewan ini terdiri dari ketua-ketua departemen pemerintah tingkat daerah. Disamping itu, acara ini juga dibantu oleh suatu majelis 10 anggota orang-orang ternama di masyarakat masing-masing yang ditunjuk setiap empat tahun.  

ü  Pemerintah local

Ada 178 Dewan  pembuangan  kota di sini dan setiap acara memiliki anggota antara empat sampai empat belas orang tergantung pada ukuran nya. Kota yang utama  seperti Riyadh , Dammam, Jeddah , Mekah dan Madinah memiliki 14 orang anggota dalam pemerintahanlokal. Pemerintah lokal di Taif, Al-Ahsa, Buraidah, Abha, Hail, Tabuk, Jizan, Baha, Najran, Al-Jouf dan Wilayah Perbatasan Utara memiliki 12 orang anggota dan majelis di Khamis Mushait, Unaizah, Alkharj, Hafr Al-Baten dan Yanbu ada 10 orang anggota. Pada 2005, separuh dari Dewan ini dipilih melalui cara demokratis yaitu secara pemilu. Sedangkan sisanya lagi ditunjuk oleh pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A.     Kesimpulan

·         Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab.

·         Arab Saudi berada di antara 15 ° LU - 32 ° LU dan antara 34 ° BT - 57 ° BT. Luas area adalah 2.240.000 km². Arab Saudi mencakup empat seperlima wilayah di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah.

·         Konsep ”demokrasi” secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namu ada juga yang menyatakan suatu sistem politik di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo,1960: 70).

·         Sistem politik Saudi belum berubah secara signifikan sejak zaman pendiri kerajaan modern dan satu raja, Abd al-Aziz bin al-Rahman Abdul-Saud ("Ibnu-Saud,".1953).

·         Sistem kepartaian, di Arab Saudi tidak memiliki sistem kepartaian karena Arab Saudi menganut sistem monarki absolut

·         Sistem pemilu, di Arab Saudi tidak memiliki sistem pemilu karena Arab Saudi menganut sistem monarki absolut

·         Siklus pergantian pemimpin pusat dan daerah  

Sebagai Negara monarki absolut , pewarisan kekuasaan kerajaan di arab Saudi diberikan kepada anak maupaun cucu yang paling mampu memimpin Negara arab Saudi yang diambil dari keluarga pendiri arab Saudi yaitu, yakni abdul aziz bin abdul rahman al-saud.

Seiring berjalan nya waktu, sejak 20 oktober 2006 secara efektif berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa “undang-undang pewaris tahta kerajaan diamandemenkan oleh raja Abdullah dengan membentuk sukseesi kerajaan atau disebut sebagai allegiance institution”.

·         Partisipasi publik dan budaya politik di  Negara Arab Saudi, sistem politiknya belum sepenuhnya demokrasi. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek.

B.     Saran

Penulis berharap semoga dengan penulisan makalah ini dapat memberikan gambaran kepada para pembaca dan dapat menambah kapasitas pengetahuan dan wawasan intelektualitas dalam memahami Demokrasi di Negara Arab Saudi dalam perkuliahan Demokrasi dalam pemikiran politik.

Daftar Pustaka

Sumber:http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2124945-konsep-demokrasi/#ixzz29TTlDdt4

Referensi:

Champion, Daryl, 1999. The Kingdom of Saudi Arabia: Elements of Instability within stability . MERIA.

Raphaeli, Nimrod, 2003. Saudi Arabia: A Brief Guide to The Politics and Problems . MERIA